Apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, seperti telah meninggal dunia, kembali kenegara asalnya selama-lamanya, dan penghapusan Nomor Wajib Pajak Istri yang ikut atau tergabung dengan suami, maka Nomor Pokok Wajib Pajak milik yang bersangkutan bisa dihapus atau di nonaktifkan. Ketika pemilik NPWP sudah tidak lagi memiliki pekerjaan atau usaha, lebih baik [...]

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan Lalu siapakah yang wajib dan tidak wajib melaksanakan pembukuan? Yang wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 28 TAHUN 2007 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Sedangkan yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan [...]

Yang Tidak Termasuk Objek PPN Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa meski sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun karena adanya pertimbangan soal ekonomi dan sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN. Barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN ini diatur dalam UU PPN dan PPnBM Pasal 4A. Barang [...]

Pengertian Objek PPN Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sejatinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Secara sederhana, [...]

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut: PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari Harga Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran [...]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh, berikut ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak: Bantuan atau sumbangan Ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk [...]

Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sesuai Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983, pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Dengan demikian, pengertian Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh [...]

Pengertian Peredaran Bruto Pengertian peredaran bruto Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan perpajakan dan perundang-undangan pajak terbagi menjadi dua, yaiu: Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Peredaran Bruto berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki [...]

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut: [...]