PajakOnline.com—Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER – 08/PJ/2019, Nomor Objek Pajak atau NOP merupakan nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan Nomor Objek Pajak untuk setiap objek pajak dalam rangka administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di mana, Nomor Objek Pajak tersebut dicantumkan dalam [...]

Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemeriksaan data konkret dari Wajib Pajak, khususnya yang memiliki kedaluwarsa penetapan hingga 90 hari. Lantas, apa itu pemeriksaan pajak atas data konkret? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan regulasi yang berlaku. Apa itu data konkret? Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023, data konkret merupakan [...]

PajakOnline.com—Ketika Wajib Pajak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memiliki sertifikat elektronik (digital certificate) atau sertel, untuk mendapatkan kemudahan akses dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Nomor PER-04/PJ/2020 (Perdirjen 04/2020), sertel ini hanya berlaku selama dua tahun. Sertel memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum [...]

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan keterangan pers resmi kepada redaksi PajakOnline.com berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dengan ini dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. DJP melakukan pemeriksaan dalam hal: a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak [...]

Oleh Ruruh Handayani Pajak.com, Jakarta – Pemeriksaan pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam proses pemeriksaan pajak, seringkali ditemukan adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat memperbaiki [...]

Pajak.com, Jakarta – Faktur pajak adalah dokumen penting yang digunakan untuk melaporkan transaksi antara penjual dan pembeli. Faktur pajak harus dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli pada saat transaksi terjadi. Namun, apa yang terjadi jika faktur pajak yang sudah dibuat ternyata batal? Lalu, apakah faktur pajak yang sudah dibatalkan bisa dianulir? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan [...]

Rab, 13 Sep 2023 Oleh: Aptri Oktaviyoni, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam tiga bulan terakhir (Juni hingga Agustus 2023), beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ramai dikunjungi wajib pajak. Hal yang tampak tak biasa terjadi, puluhan wajib pajak datang memadati antrean layanan. Namun bukan layanan di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), melainkan layanan penagihan di [...]

PajakOnline.com—Revaluasi aset merupakan kegiatan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan karena adanya kenaikan di pasaran ataupun karena rendahnya nilai aset tetap di dalam laporan keuangan perusahaan akibat evaluasi. Kenaikan ataupun penurunan nilai aset mengakibatkan nilai aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Oleh karena itu, revaluasi aset merupakan kegiatan [...]

PajakOnline.com—Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain perolehan hak karena jual beli, objek BPHTB lainnya yaitu hibah, hibah wasiat, dan waris. Secara umum, hibah adalah pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak terhadap sesuatu kepada pihak lain. Sementara itu, hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat, [...]

Sel, 12 Sep 2023 Oleh: Frida Wahyu Pratiwi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan beberapa upaya menagih utang pajak secara aktif. Salah satu upaya itu adalah penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak atas utang pajak yang belum dibayarkan. Pelaksanaan gijzeling merupakan langkah terakhir yang diambil untuk menagih utang pajak [...]