Sen, 05 Feb 2024

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pengisian dan penyampaian/pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menjadi salah satu tahapan penting dalam pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak, khususnya PBB di sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas (migas), pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batu bara (minerba), dan sektor lainnya (P5L). PBB P5L ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain PBB P5L ada juga PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam tahapan ini, wajib pajak mengisikan rincian keadaan objek pajak yang dimiliki untuk dilaporkan kepada DJP. Tahapan ini menjadi penting karena ini merupakan dasar yang nantinya akan digunakan untuk penelitian oleh DJP dalam rangka menentukan besarnya PBB terutang atas objek pajak yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan, dan/atau dikuasai oleh wajib pajak.

Menyampaikan SPOP merupakan bentuk pelaporan wajib pajak atas objek pajak yang telah terdaftar. Ketentuan terkait pelaporan objek pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2021 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan PER-23/PJ/2021, SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB yang dilampiri dengan lampiran SPOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SPOP.

Lalu, bagaimana wajib pajak memperoleh SPOP dan kapan bisa mengisinya?

Sebagai awal proses, DJP menyampaikan formulir SPOP secara elektronik kepada wajib pajak. Wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pajak untuk memperoleh SPOP atau menunggu petugas pajak mengantarkan SPOP ke alamat wajib pajak, karena mulai tahun pajak 2022, DJP menyampaikan SPOP secara elektronik kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat mengakses SPOP melalui akun wajib pajak pada laman situs web pajak.go.id.

Sebagai pemberitahuan, wajib pajak akan menerima surat elektronik dari DJP terkait penyampaian SPOP sekaligus memberitahukan bahwa SPOP sudah bisa diakses oleh wajib pajak. Yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mengunduh SPOP untuk diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya dari objek pajak yang dimiliki, dan/atau dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Terdapat tiga periode penyampaian SPOP yang terkait dengan PBB P5L. Pertama, untuk objek PBB sektor perkebunan, pertambangan migas, dan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, DJP menyampaikan SPOP secara elektronik pada tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari ini sekaligus merupakan tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Wajib pajak memiliki waktu maksimal 30 hari kalender setelah penyampaian SPOP oleh DJP untuk mengisi dan menyampaikan atau melaporkan SPOP. Ini berarti, untuk tahun 2024 batas waktu pelaporan SPOP untuk PBB sektor perkebunan, pertambangan migas, dan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi adalah tanggal 2 Maret 2024.

Kedua, untuk objek pajak sektor perhutanan, pertambangan minerba, dan sektor lainnya, DJP menyampaikan SPOP secara elektronik pada tanggal 31 Maret 2023. Sehingga untuk tahun ini batas waktu pengembalian SPOP untuk PBB sektor perhutanan, pertambangan minerba, dan sektor lainnya adalah tanggal 30 April 2024.

Yang ketiga adalah untuk objek PBB sektor perkebunan, pertambangan migas, dan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi yang baru terdaftar setelah tanggal 1 Februari 2024 atau objek PBB sektor perhutanan, pertambangan minerba, dan sektor lainnya yang baru terdaftar setelah tanggal 31 Maret 2024, tanggal penyampaian SPOP oleh DJP atau tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak adalah tanggal objek pajak terdaftar sebagaimana dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun perlu diperhatikan bahwa berdasarkan keadaan objek pajak per tanggal 1 Januari 2024, kondisi saat terutangnya PBB telah terpenuhi.

Dalam jangka waktu 30 hari setelah penyampaian SPOP oleh DJP, wajib pajak mengisi formulir SPOP secara lengkap, benar, dan jelas. Selanjutnya pelaporan SPOP dilakukan secara elektronik dengan mengakses laman situs web pajak.go.id dan masuk ke akun wajib pajak. Wajib pajak harus menyelesaikan proses pelaporan SPOP sampai memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Setelah BPE diperoleh, berarti wajib pajak telah selesai melaporkan SPOP. Namun, pelaksanaan kepatuhan kewajiban PBB belum selesai. Satu hal yang perlu menjadi perhatian wajib pajak adalah perlunya merespon segera jika menerima surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak atas SPOP yang sudah dilaporkan. Surat permintaan klarifikasi merupakan hasil dari kegiatan penelitian material terhadap SPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Jangan meremehkan surat permintaan klarifikasi karena ketidakpedulian atas surat ini dapat berdampak pada sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak perlu untuk menanggapi permintaan klarifikasi ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika ada hal yang belum atau kurang dipahami dari permintaan klarifikasi, wajib pajak dapat menanyakan langsung dan berdiskusi dengan petugas di kantor pajak.

Bagaimana jika wajib pajak tidak dapat melaporkan SPOP sesuai batas waktu yang ditentukan?

Wajib pajak yang tidak dapat memenuhi batas waktu 30 hari untuk melaporkan SPOP dapat mengajukan penundaan pelaporan SPT. Namun, hal yang perlu diingat adalah penundaan ini harus diberitahukan kepada kantor pajak terdaftar sebelum jangka waktu 30 hari berakhir. Oleh karena itu sebaiknya wajib pajak sudah dapat mendeteksi sejak awal kemampuan pemenuhan pelaporan SPOP yang dapat dilakukan.

Jika pemberitahuan penundaan pelaporan SPOP tidak disampaikan sebelum jangka waktu 30 hari berakhir, maka kantor pajak menerbitkan surat teguran. Selanjutnya kantor pajak melakukan penelitian dan analisa risiko untuk usulan pemeriksaan dalam hal tidak ada tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran. Dalam hal ketidakpatuhan terus berlanjut, maka pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat dilakukan.

Wajib pajak perlu memperhatikan jangka waktu ini secara saksama karena ketidakpatuhan pelaporan SPOP dapat menjadi dasar dilakukannya penelitian dan analisa risiko untuk usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Artinya, akan ada sanksi yang diberikan melalui pemeriksaan pajak karena ketidakpatuhan pelaporan SPOP.

Akhirnya, PBB merupakan pajak atas objek berupa tanah dan/atau bangunan yang dikenakan kepada yang memiliki, dan/atau menerima manfaat, dan/atau menguasai objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan tersebut. Pelaporan SPOP sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya menjadi awal dari bentuk kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PBB sekaligus wujud kontribusi wajib pajak dalam menyukseskan pembangunan melalui pembayaran pajak. Kepatuhan pajak akan menciptakan pajak yang kuat untuk Indonesia maju.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/spop-sudah-bisa-diakses-begini-mekanisme-pelaporannya