Jum, 02 Feb 2024

Oleh: Riswanda Wahyu Imawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Wajib pajak acap kali merasa “kelimpungan” kala masa-masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sudah tiba. Wajib pajak masih banyak yang bertanya, “Kenapa masih harus lapor SPT Tahunan, kan pajaknya udah dibayar?”

Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan mulai menganut sistem self-assessment yang mewajibkan setiap wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara mandiri, paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan –dalam hal wajib pajak menggunakan tahun pajak Januari-Desember. SPT Tahunan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, baik pajak yang sudah dibayarkan sendiri ataupun dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam setahun. Selain itu, SPT Tahunan juga berfungsi sebagai alat pelaporan penghasilan yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, dan kewajiban/utang.

Tahun ini, berdasarkan data Laporan Tahunan DJP 2022 terdapat kurang lebih 19,4 juta wajib pajak yang diproyeksikan menyampaikan laporan SPT Tahunan secara online. Pelaporan SPT Tahunan ini akan menghasilkan status SPT nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, oleh karena itu wajib pajak harus mengisi SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas. SPT nihil berlaku jika pajak yang dilaporkan telah sesuai dengan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut oleh pihak lain, sehingga tidak ada tambahan pajak yang masih harus dibayar. Sedangkan SPT kurang bayar merupakan status SPT Tahunan yang terdapat pajak yang masih harus dibayarkan, begitu juga sebaliknya untuk SPT lebih bayar yang berarti terdapat kelebihan pembayaran pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dari pajak yang akan dilaporkan.

Sebelum menyampaikan SPT Tahunan, khususnya penyampaian SPT Tahunan secara online, bagi WP orang pribadi karyawan dapat menyiapkan bukti potong 1721-A1 (pegawai swasta) atau 1721-A2 (Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pensiunannya), sedangkan wajib pajak orang pribadi usahawan/pekerjaan bebas dapat menyiapkan pencatatan atau pembukuan atas laporan keuangan usahanya berupa neraca dan laporan laba rugi. Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui laman djponline.pajak.go.id, lalu login menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang telah dibuat. Apabila lupa password, WP dapat pilih menu lupa password namun harus menyiapkan Electronic Filing Identification Number (EFIN). EFIN dapat diaktivasi dengan cara datang langsung ke kantor pajak terdaftar. Sementara itu, layanan lupa EFIN tersedia antara lain dengan datang langsung ke kantor pajak, telepon Kring Pajak 1500200, dan khusus wajib pajak orang pribadi, dapat memanfaatkan aplikasi m-Pajak. Mulai 5 Februari 2024, tersedia pula layanan email lupa.efin@pajak.go.id untuk wajib pajak orang pribadi.

Jenis formulir SPT Tahunan sendiri dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan WP dan jumlah penghasilan yang diterima dalam setahun. Bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dengan penghasilan kurang dari Rp60 juta dalam setahun dapat menggunakan formulir SPT 1770SS. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp60 juta dalam setahun menggunakan formulir SPT Tahunan 1770S. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan/pekerjaan bebas menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 e-Form.

Harta dan Kewajiban/Utang

Isian SPT Tahunan tidak hanya berupa penghasilan, tetapi juga pelaporan harta dan kewajiban/utang. Pelaporan harta dan kewajiban/utang ini tidak menambah atau mengurangi jumlah pajak. Perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan hanya didasarkan pada jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak. Pelaporan harta dan kewajiban/utang ini dimaksudkan untuk menilai kewajaran penghasilan yang dilaporkan dalam setahun. Contoh, kenaikan jumlah harta bersih yang melebihi jumlah penghasilan dalam setahun dapat diindikasikan masih terdapat penghasilan, baik yang dikategorikan sebagai objek pajak maupun bukan objek pajak, yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Selain itu, pelaporan harta dan kewajiban/utang ini juga ditujukan untuk mengurangi upaya penghindaran pajak seperti penyembunyian aset atau penambahan biaya-biaya fiktif yang dapat mengurangi jumlah penghasilan.

Pelaporan SPT Tahunan merupakan salah satu bentuk kepatuhan formal WP yang secara tidak langsung dapat menopang penerimaan pajak karena SPT Tahunan merupakan salah satu bentuk cerminan kondisi perekonomian seseorang. Melalui pelaporan SPT ini, DJP selaku institusi perpajakan dapat menentukan arah kebijakan penerimaan pajak yang akan dicapai karena ada fungsi check and balance di dalam pelaporan SPT. Dengan melaporkan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas, kita dapat berkontribusi dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kredibel, akurat, dan transparan. Ngga lapor SPT Tahunan? Yang bener aja, rugi dong!

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/artikel/nggak-lapor-spt-tahunan-yang-bener-aja-rugi-dong