Kam, 25 Jan 2024

Oleh: Komang Jnana Shindu Putra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kabar “royal wedding” dari negeri jiran, Brunei Darussalam. Berita tersebut yakni pernikahan Pangeran Abdul Mateen (putra ke-10 Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dari istri keduanya Puan Mariam binti Abdul Aziz) dengan Anisha Rosnah yang digelar selama sepuluh hari sejak Minggu (7/1) hingga Selasa (16/1).

Berbicara tentang status pernikahan, ternyata hal tersebut memiliki peran yang sangat penting loh dalam lingkup perpajakan. Salah satunya adalah keterkaitannya dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Melihat dari sudut pandang perpajakan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, atas penghasilan ataupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu, termasuk urusan harta dan utang-piutang. Pemenuhan kewajiban perpajakan ini akan dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Namun, terdapat juga beberapa kondisi yang menyebabkan kewajiban perpajakan suami dan istri harus dipisahkan. Dalam formulir induk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, terdapat kolom status kewajiban perpajakan suami-isteri dengan pilihan kolom “KK”, “HB”, “PH”, “MT” yang wajib diisi.

Yang dimaksud dengan KK adalah kepala keluarga, HB adalah hidup berpisah, PH adalah pisah harta, dan MT adalah memilih terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

Status Kewajiban Perpajakan

Dalam pelaksanaannya, suami-istri dengan status KK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama dan atas kewajiban pelaporan SPT Tahunannya hanya dilakukan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai kepala keluarga atau sang suami. Hal ini berarti meskipun istri bekerja, NPWP yang digunakan oleh istri akan sama dengan NPWP yang digunakan oleh suami. Istri tidak perlu lagi untuk melaporkan SPT Tahunannya sendiri. Status KK ini juga berlaku bagi wajib pajak yang belum menikah.

Sementara itu, status HB merupakan status yang digunakan dalam keadaan suami dan istri hidup secara berpisah berdasarkan keputusan hakim atau yang berarti telah bercerai. Dalam status ini, penghitungan dan pelaporan SPT Tahunannya dilakukan secara masing-masing.

Selanjutnya, status PH dipilih jika dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Status ini akan membuat istri memiliki NPWP sendiri yang berbeda dari NPWP suaminya. Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan masing-masing. Namun, Pajak Penghasilan (PPh) terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Terakhir, status MT disandang apabila istri menyampaikan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Status ini akan membuat isteri memiliki NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya tanpa membuat perjanjian pisah harta serta atas pelaporan SPT Tahunannya dilakukan masing-masing seperti pada status PH.

Baca juga:
Menikahi Pria Korea, Bagaimana Perpajakan Maudy dan Suami?
NPWP bagi Wanita yang Menikah, ini Syaratnya
Yuks, Belajar Penghitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Menikah

Pertimbangan NPWP Dipisah atau Digabung?

Jika pasangan suami-istri memutuskan untuk memilih status MT atau PH dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan istri akan dihitung kembali sesuai dengan proporsi penghasilan suami yang akan menyebabkan PPh yang kurang dibayar atau lebih dibayar di SPT Tahunan masing-masing. Hal ini karena pada saat penghitungan kembali, kedua penghasilan tersebut akan digabungkan kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tambahan sebesar Rp54.000.000,00 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Lain kata, jika awalnya Pajak Penghasilan terutang suami dihitung dengan PTKP K/2 dan Pajak Penghasilan terutang Istri dihitung dengan PTKP TK/0, saat penghitungan kembali penghasilan gabungan tersebut akan dihitung dengan PTKP K/I/2.

PTKP K/2 artinya kawin dan memiliki dua orang tanggungan. Sementara TK/0 adalah tidak kawin tanpa tanggungan alias masih lajang. Sedangkan K/I/2 artinya kawin dengan istri bekerja, dan menanggung dua orang.

Seharusnya atas Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi karyawan ditanggung oleh perusahaan atau tempat yang memperkerjakannya. Namun, dalam kasus NPWP suami-istri dipisah, akan muncul kewajiban baru atas penghitungan ulang tersebut berupa melunasi PPh yang kurang dibayar atau memproses PPh yang lebih dibayar atas Pajak Penghasilan terutangnya tersebut.

Sementara itu, jika suami-istri memutuskan untuk menggabungkan NPWP-nya, atas pelaporan SPT Tahunannya hanya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga dan penghasilan istri dari satu pemberi kerja akan dicantumkan pada kolom penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan penghitungan ulang atas penghasilan tersebut.

Kesimpulan

Status perpajakan PH dan MT akan menimbulkan kewajiban tambahan bagi suami-istri untuk melakukan penghitungan kembali yang menyebabkan PPh yang kurang dibayar atau PPh yang lebih dibayar tergantung dari proporsi penghasilannya. Jika suami-istri memutuskan untuk menggabung NPWP-nya, atas SPT Tahunan tersebut akan berstatus nihil jika suami-istri tersebut sama-sama bekerja sebagai karyawan, dengan asumsi tidak memiliki penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Maka dari itu, opsi penggabungan NPWP tampak lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak jika memang tidak terdapat kondisi yang mengharuskan mereka untuk memilih status PH dan MT. Namun, hal ini tentulah bukan kondisi yang mutlak karena setiap rumah tangga memiliki pertimbangan serta situasi masing-masing. Bisa jadi, dalam kondisi tertentu, PH justru lebih baik bagi pasangan tersebut.

Jadi, gimana nih Kawan Pajak, udah memutuskan belum dengan pasangan, nantinya akan menggabungkan atau memisahkan NPWP kalian? Etapi, jangan-jangan calonnya aja belum ada, ya. He-he-he.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/artikel/npwp-suami-isteri-lebih-baik-digabungkan-atau-dipisah