6 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan pajak dan retribusi bisa dilihat dari pengertian serta dasar hukumnya. Kas atau pendapatan pemerintah, salah satunya didapat dari pembayaran pajak dan retribusi dari masyarakat. Tahukah kamu bahwa pajak dan retribusi itu berbeda?

Pengertian pajak dan retribusi

Menurut Moh. Taufik dalam buku Dasar-dasar Hukum Pajak (2022), pajak adalah kontribusi wajib rakyat pada kas negara. Oleh karena bersifat wajib, pelaksanaan pemungutan pajak bisa dipaksakan dan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Contoh pajak adalah PPh dan PPN.

Sementara retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Jasa atau pemberian izin ini tidak ditujukan ke semua orang, melainkan hanya ke sejumlah orang pribadi atau badan yang berkepentingan. Contohnya retribusi parkir dan sampah.

Bedanya pajak dan retribusi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut pengertian pajak:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (64) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut pengertian retribusi: “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Dua perbedaan pajak dan retribusi terletak pada dasar hukum serta pengertiannya.

Segala aturan mengenai pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan retribusi diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah.

Dilansir dari buku Kebijakan Adminstrasi dan Perpajakan Daerah di Indonesia (2021) karangan Chairil Anwar Pohan, berikut beberapa perbedaan pajak dan retribusi:

Pembeda	Pajak	Retribusi
Dasar hukum	UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2021, serta UU Nomor 10 Tahun 2020	UU Nomor 28 Tahun 2009
Sifat paksaan	Pajak dapat dipaksakan, karena bersifat wajib	Retribusi dapat dipaksakan kepada mereka yang mendapat manfaat ekonomis
Imbalan	Tidak langsung diterima	Langsung diterima
Fungsi	Membiayai pengeluaran negara dan masuk APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)	Membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan retribusi, dan masuk APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
Penerima	Pemerintah pusat	Pemerintah daerah